Home > Kelas XII semester ganjil, Pendidikan Agama Katolik > Pelajaran 1: Gereja Sebagai Umat Allah

Pelajaran 1: Gereja Sebagai Umat Allah

Adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada pola hidup kebenaran. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, baik itu hak asasi ataupun hak sipil.

Kasus-kasus ketidakadilan
Sejak zaman feodal, ketidakadilan sudah ada, bahkan pada zaman ini pun ketidak adilan tampak nyata dalam bentuk-bentuk lain; perampasan dan pnggusuran milik orang lain, perampokan, pencurian, dan korupsi; pemerasan, KKN dan rekayasa; keengganan membayar utang, yang merugikan rakyat kecil, dsb. semua tindakan itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sering tidak menghormati hak orang lain, terlebih hak milik masyarakat atau Negara.

Semua ketidakadilan menyengsarakan dan memiskinkan rakyat kecil itu disebabkan karena struktur system social, politik, dan budaya yang diciptakan oleh penguasa. orang-orang kecil tetap saja menjadi orang yang tersisih dan menderita.

Contoh:
Kompas (23/06/2008)
Kasus BLBI telah berjalan lebih kurang selama 10 tahun sejak krisis moneter tahun 1997/1998.

Langkah penegakan hukum yang dilakukan mengakibatkan pengambil kebijakan pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dijatuhi hukuman. Sementara dua direksi lain di-SP3-kan (surat perintah penghentian penyidikan) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sejumlah penerima BLBI dihukum

Pemerintah menetapkan kebijakan hukum dan menggunakan UU No 25/2000 tentang Propenas dan payung politik Tap MPR untuk penyelesaian di luar pengadilan, diikuti Inpres No 8/2002 yang mengesahkan MSAA, MRNIA, APU, dan SKL.

Konsekuensi dari Inpres itu adalah dihentikannya penyidikan kasus BLBI oleh Kejagung. Namun, penghentian itu tidak merujuk pada ketentuan KUHAP atau UU Kejaksaan.

Surat keterangan lunas (SKL) terhadap obligor yang diharapkan kooperatif (melunasi kewajibannya) tidak memberi hasil maksimal bagi kepentingan negara. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 6 Mei 2008, membatalkan SP-3 Kejagung yang telah dikeluarkan atas nama kasus SYN (BDNI) bertanggal 14 Juni tahun 2004, merupakan bukti bahwa payung hukum itu tidak memenuhi asas kepastian hukum dan belum berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sementara pengembalian atas kerugian negara tidak mencapai 10 persen dari total dana BLBI yang telah disalurkan.

Memperjuangkan ketidakadilan
Arti dam makna Keadilan. Adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, baik itu hak asasi ataupun hak untuk hidup, bekerja, hak milik, hak untuk mengeluarkan pendapat, maupun hak yang didasarkan pada sikap bebas manusia. Keadilan menunjukkan suatu keadaan, tuntutan dan keutamaan.
Sebagai keadaan: keadilan menyatakan semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya, jika di sebuah Negara atau lembaga tertentu ada keadilan, maka semua orang diperlakukan sama dengan pemenuhan haknya.
Sebagai tuntutan: keadilan menuntut agar keadaan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan, maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil.
Sebagai keutamaan: keadilan adalah sikap, tekat dan niat untuk melakukan apa pun yang adil.

Kita perlu membedakan keadilan menjadi tiga hal: pertama keadilan komulatif, menuntut kesamaan dalam pertukaran misalnya dengan mengembalikan pinjaman atau melakukan jual beli dalam batas-batas kepantasan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kedua keadilan distributive, menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan. Ketiga Keadilan legal, menuntut kesamaan hak dan kewajiban sebagai sesame anggota warga Negara sesuau dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Keadilan adalah dasar keutamaan social yang paling mendasar. keadilan tidak hanya mengatur kehidupan orang per orang, tetapi lebih-lebih kehidupan bersama antar manusia. keadilan adalah keutamaan khas manusiawi, karena dengan sadar dan sengaja manusia mampu mengakui hak orang lain, bukan karena takt atau beruntung. keadilan adalah prinsip menata dan membangun masyarakat manusiawi.

Landasan memperjuangkan keadilan:
1. Negara, Dalam pembukan UUD 1945 dikatakan bahwa menciptakan keadian social merupakan salah satu tugas utama Republik Indonesia. Dengan demikian segala bentuk ketidakadilan tidak boleh dibiarkan di bumi Indonesia ini. Tuntutan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dijabarkan dalam pasal 33 dan 34 yang menentukan cara menyusun perekonomian nasional.
2. Gereja. Pertama-tama Gereja harus tetap mewartakan firman Tuhan yang ketujuh: “jangan mencuri.” hal ini berarti jangan mencuri orang. Firman Tuhan yang ketujuh ini kemudian diperluas oleh Gereja menjadi menjadi jangan mencuri milik orang lain. Ensiklip para paus merupakan acuan bagi ajaran social gereja, namun bukan satu-satunya. contoh: Ensiklik Rerum Novarum (Paus Leo XIII) dan Quadragesimo Anno (Pius XI) antara lain bicara tentang keadilan terhadap para buruh. Ensiklik Pacem in Terris (Yohanes XXIII) berbicara permainan antara bangsa-bangsa dalam kebenaran, keadilan dan kemerdekaan.

  1. 17 October 2011 at 07:22

    thanks🙂 sangat membantu

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: